Kebudayaan Indonesia

Hari Kesaktian Pancasila: Pancasila Yang Teruji

Gerakan 30 september 1965 yang dilancarkan oleh PKI berlatar belakang konflik ideology dan politik dalam menafsirkan gagasan revolusi Presiden Sukarno. TNI angkatan Darat menafsirkan revolusi sebagai perubahan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Sebaliknya PKI menafsirkan revolusi berdasarkan ideology marxisme-lenisme. PKI berpendapat bahwa masyarakat Indonesia masih berada dalam kondisi “setengah jajahan dan setengah feudal”. Revolusi 17 Agustus dianggap gagal karena dipimpin oleh kaum borjuasi nasional. Ketika Presiden Sukarno mencanangkan “penemuan kembali revolusi kita” dan menciptakan konsep-konsep revolusinya ditafsirkan secara berbeda oleh PKI dan TNI AD sebagai kekuatan politik utama pada waktu itu. PKI memanfaatkan konsep revolusi Sukarno untuk melakukan perubahan secara radikal dalam segala bidang.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut berbagai peluang dimanfaatkan PKI untuk mematangkan situasi yang dibutuhkan suatu gerakan revolusioner. Di bawah naungan konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis), PKI mengaktualisasikan konsep tersebut dengan memanfaatkan kondisi politik dalam dan luar negeri.

Kharsima Presiden Sukarno yang kuat menyebabkan tidak ada yang berani menentangnya. Kondisi itu menguntungkan PKI untuk berlindung di balik kekuatan Presiden dalam menghadapi lawan-lawan politiknya. PKI secara terang-terangan ,mendesak Presiden untuk membubarkan lawan-lawan politiknya yang disebutnya dengan komunistofobia dan kontrarevolusi, seperti Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS), Partai Murba, PNI, Manifes Kebudayaan dan lain-lain. Aksi politik itu menimbulkan antipati dari berbagai pihak yang tengah berjuang mempertahankan Pancasila.

PKI menciptakan eskalasi konflik yang disebutnya dengan situasi revolusioner disertai aksi-aksi dalam segala bidang. Dalam bidang politik, PKI melakukan taktik penyusupan ke dalam organisasi politik, mahasiswa, pelajar, buruh, tani, dam Angkatan Bersenjata yang di kenal dengan “Kerja di Kalangan Musuh”.

PKI menaruh perhatian terhadap kebudayaan dalam arti luas termasuk pendidikan. Sebagai unsure kebudayaan, seni memperoleh perhatian PKI secara intensif karena merupakan media yang paling efektif untuk menyebarkan paham komunisme ke dalam bahasa rakyat. Selain itu kesenian rakyat, seperti ludruk, wayang, reog, ketopak, music angklung, dan tari juga merupakan alat efektif untuk meramaikan suasana ofensif revolusioner. Setiap pertunjukkan dijadikan sarana pengumpulan dan memobilisasi massa dimanfaatkan untuk beragitasi dan berpropaganda tanpa izin pemerintah.

Aksi-aksi massa yang bersifat onfensif revolisioner lainnya dilakukan dalam gelar poster dan spanduk yang dipampang di kota-kota besar, seperto Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. PKI menggunakan Harian Rakjat sebagai media provokasi untuk melancarkan tuntutannya, seperti pengganyangan “setan kota dan desa” serta kapitalis biroktat, pembentukan kekuatan bersenjata di luar TNI, dan “meritul” lawan-lawan politik mereka. Selanjutnya di bidang keamanan dan ketertiban, PKI melakukan pengacauan dalam bentuk agitasi, adu domba, penculikan, aksi sepihak, perampokan, bahkan pemfitnahan. Aksi terror juga mereka lakukan terutama terhadap kelompok agama.

Menjelang pemberontakan PKI/1965, jargon politik luar negeri Indonesia membangun kekuatan Negara-negara sedang berkembang, yang disebut the New Emerging Forces (Nefo). Hal itu terlihat dalam hubungan yang erat misalnya dengan Negara-negara Blok Timur, khususnya RRC. Ketika Perdana Menteri RRC Chou En Lai berkunjung ke Indonesia (Mei 1965), ia menyatakan pembentukan Angkatan V dengan mempersenjatai buruh dan petani, di luar kekuatan ABRI. Angkatan V dirancang umntuk memperkuat pasukan dalam rangka memperhebat konfrontasi terhadap Malaysia dang dianggap kaum komunis sebagai boneka imperialis yang mengancam ketahanan Republik Indonesia.

Menteri Koordinator Pertahanan dan Kemanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal A.H Nasution dan Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani secara tegas menolak pembentukan Angkatan V yang dinilai tidak efisien. Lagi pula pada waktu itu telah dibentuk organisasi Pertahanan Sipil. Konflik semakin buruk seiring meningkatnya serangan seranga terbuka PKI terhadap elite Angkata Darat, yang mereka pandang bergaya hidup mewah, dan reaksioner dalam sikap politik. Perkembangan situasi politik dalam negeri menunjukan adanya kubu-kubu yang saling berhadapan, yakni PKI dan kekuatan Nasakom progresif revolusioner pada satu pihak, dan Angkatan Darat beserta kekuatan anti-Nasakom. D.N. Aidit meniupkan isu Dewan Jenderal yang diartikan sebagai dewan pengatur dan pengendali kegiatan politik terhadap PKI. Istilah Dewan Jenderal diperkenalkan pertama kali oleh PKI, sedangkan jenderal yang dinilai menghambat program PKI adalah para pimpinan TNI-AD termasuk Jenderal Nasution. Selanjutnya Aidit menugasi Biro khusus untuk mengenbangkan sinyaleman tentang Dewan Jenderal yang dipersiapkan kepada pihak luar, terutama kepana Presiden Sukarno, sebagai kenyataan yang membahayakan revolusi dan Negara. Antara Mei sampai Juli 1965 berkembang berbagai isu, antara lain menyebutkan ada jenderal AD yang tidak sejalan dan tidak loyal terhadap kebijakan Pemimpin Besar Revolusi. Isu berkembang semakin keras dengan beredarnya kabar bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kudeta.

Ditengah meluasnya isu tersebut, beredar dokumen Gilchrist diambil dari nama Duta Besar Inggris untuk Indonesia (1962 – 63) yaitu Sir Andrew Gilchrist yang di dalamnya menyebut “our local army friends” yang ditafsirkan sebagai Dewan Jenderal. Isu Dewan Jenderal yang semula dikaitkan dengan persoalan dalam negeri, dikembangkan menjadi isu internasional. Tuduhan baru dimunculkan bawha AD bekerja sama dengan kaum imperialis, justru saat Indonesia sedang melakukan konfrontasi terhadap Negara boneka neokolonialisme Malaysia.

Selain itu melalui saluran Biru Khusus, isu “Dewan Jenderal hendak melakukan coup” juga disebarkan melalui saluran lain, seperti organism massa, partai politik, dan cara tokoh PKI kepada para pejabat-pejabat Negara. Comite Daerah Besar (CDB) digunakan sebagai saluran isu di daerah-daerah hingga tingkat bawah. Selain itu, anggota Fraksi PKI memanfaatkan pula saluran resmi, seperti di DPRGR, DPA dan Front Nasional. Instansi pemerintah juga dimanfaatkan sebagai saluran penyebaran isu, seperti Kejaksaan Agusng, Badan Pusat Intelejen, serta partai politik antara lain Partindo dan PNI. Akhirnya, isu tersebut sampai pada sasaran pokok yaitu Presiden Sukarno.

Menanggapai isu tersebut, Presiden Sukarno memanggil Panglima Angkata Darat Jenderal Ahmad Yani untuk melakukan konfirmasi mengenai su “Dewan Jenderal yang hendak menilai kebijakan PBR”. Jenderal Ahmad Yani membantah bahwa isu tersebut benar. Ia menjelaskan kepada Presiden mengenai perintah Panglima Angkatan Darat untuk mengumpulkan para perwira senior guna bertukar pikiran, berkaitan dengan persoalan revolusi Indonesia saat itu. Pada kesempatan tersebut Jenderal Yani menyampaikan pula tentang Dewan Jenderal yang sesungguhnya tidak ada. Dewan yang terdapat dalam intitusi Angkatan Darat adalah Dewan Kebijakan Tinggi yang bertugas menilai dan mempromosi perwira tinggi.

Menuju Kudeta

Pentaspolitk nasional pada tahun 1965 dimanfaatkan untuk melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia. Dalam rangka konfrontasi itu, pemerintah menggerakan Angkatan Bersenjata dan memobilisasi sukarelawan (sukwan) dan sukarelawati (sukwati). AD, AL dan AU melaksanakan berbagai kursus keder revolusi dan pelatihan sukwan dan sukwati.

Salah seorang perwira menengah, Mayor Udara Suyono, setelah mengikuti kursus kader revolusi mengambil langkah melampaui batas wewenangnya se bagai Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan (P3AU). Mayor  Suyono mengirimkan telegram rahasia kepada para Komandan Kompi (Danki) P3AU si setiap pangkalan udara untuk menyiapkan bintara pelatih dan melaksanakan pelatihan sukarelawan bagi kepentingan operasi Dwikora.

Mayor Suyono gagal melaksanakan pelatihan sukwan di setiap pangkalan udara karena larangan para panglima Korud, Komandan Pangkalan maupun Komandan Koramil setempat. Larangan tersebut ditegaskan Panglima Korud VI Jawa Barat merangkap Komandan PAU Husein Sastranegara, Kolonel Udara Ashadi Cahyadi. Akhirnya, Mayor Udara Suyono menyelenggarakan latihan bagi sukwan/sukwati yang dipusatkan di area kebun karet di Kampung Lubang Buaya, kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur, sejak Juli 1965.

Dalam laporannya kepada Menteri/Panglima Angkatan Udara Omar Dhani, Mayor Udara Suyono menyampaikan bahwa para peserta pelatihan berasal dari Front Nasional, terdiri dari lima orang golongan agama yang diundang tetapi tidak seorang pun yang dating, sedangkan jumlah peserta dari golongan komunis mencapai 2000 orang. Omar Dhani terkejut saat mendengar laporan tersebut dan memerintahkan kepada Suyono untuk melakukan perubahan perencanaan pelatihan seperti kurikulum, pembagian waktu dan keseimbangan jumlah atargolongan peserta pelatihan. Namun, Menteri/Panglima  Angkatan Udara menolak mewisuda sukwan/sukwati ketika Mayor Suyono memintanya.

Pelatihannya di Lubang Buaya, yang semula untuk kepentingan Dwikora, pada Angkatan II (Agustus 1965) diubah menjadi Wahana Krida Revolusi (Hada Hanrev). Para peserta pelatihan terdiri dari ormas PKI, seperti Serikat Buruh, Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Rakyat (PR), kaum buruh nonpartai dan simpatisan PKI. Selama latihan seluruh peserta menggunakan nama samaran. Mayor Suyono menggunakan nama samara Pak Djojo. Latihan berlangsung antara 710 hari. Para siswa yang bernilai baik memperoleh tambahan pengetahuan dan pelatihan khusus di bidang intelejen selama empat hari.

Meskipun pelatihannya di Lubang Buaya secara resmi dipimpin Mayor Udara Suyono, pada praktiknya kewenangan pelaksanaan pelatihan berada di tangan petugas PKI, di antaranya Nico (anggota Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, CGMI), Djohar (PR), Kasiman (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, SOBSI), dan Hartoyo (BTI), sementara itu Tjoegito dan Soemandi (Comite Central, CC PKI) bertindak sebagai pengajar. Perubahan pelatihan sukwan/sukwati menjadi Harda Hanrev di Lubang Buaya yang dipimpin para tokoh komunis semakin menunjukan kepentingan PKI. Organisasi massa yang PKI telah mengikuti latihan kemiliteran di Lubang Buaya disiapkan menjadi bagian kekuatan dalam rencana Gerakan 30 September 1965.

Sementara itu, kabar sakit Presiden Sukarno pada awal Agustus 1965 memunculkan desas-desus terjadi perubahan mendadak atas keseimbangan kekuatan. Situasi itu memaksa pimpinan PKI mengambil langkah antisipasi jika Presiden menderita sakit keras atau meninggal dunia. Selama itu, PKI memanfaatkan figure Bung Karno untuk melindungi dari konflik mereka dengan TNI-AD. Pada bulan yang sama, D.N. Aidit selaku Ketua CC PKI menginstruksikan kepada Sjam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI untuk menyusun rencana kudeta.

Rangkaian rapat perencanaan kudeta yang dimulai sejak pertengahan Agustus semakin intensif sampai akhir September 1965. Rapat 29 September 1965, yang dihadiri Brigjen TNI Supardjo dan diselenggarakan di rumah Sjam Kamaruxaman, merupakan pertemuan terakhir bagi rencana gerakan tersebut. Rapat menghasilkan keputusan final tentang pelaksanaan gerakan, tempat pengamanan setelah tindakan, penentuan hari “H” dan jam “D”, yakni 30 September 1965 lewat tengah malam.

Sesuai rapat, Sjam beserta Letkol Untung, Kolonel Latief dan Mayor Udara Suyono menemui Aidit untuk melaporkan secara rinci seluruh persiapan gerakan di Jakarta dan di daerah-daerah. Aidit menamai operasi itu Gerakan Tiga Puluh September (G-30-S) sesuai waktu pelaksanaan. Sjam melaporkan, sasaran jangka pendek gerakan adalah membentuk Dewan Revolusi, sedangkan sasaran jangka panjang membentuk pemerintahan yang dikuasai oleh kaum komunis seutuhnya.

Menjelang hari “H” dan jam “D”; sekitar pukul 21.00 diadakan pertemuan kembali di rumah Sjam yang dihadiri Aidit, Pono, Bono, Mayor Jenderal Reksosamudra dan Mayor Suyono untuk melakukan pemeriksaan akhir terhadap organisasi gerakan militer, tenaga cadangan, pasukan Batalyon 454 Para Diponegoro dan Batalyon 530 Para Drawijaya yang telah berada di Jakarta sejak tanggal 25 September 1965. Pada pukul 23.00, Sjam selaku ketua pelaksana gerakan menempati Central Komando sebagai posko dan menjalankan tugas sesuai petunjuk pimpinan CC PKI. Sementara itu, Aidit berada di rumah Sersan Udara S. Suwardi di Kompleks Halim Perdanakusuma.

Selanjutnya massa PKI sebanyak empat batalyon yang memperoleh latihan di Lubang Buaya dipanggail secara bergelombang dan dibagi kedalam satuan pasukan. Pasukan Pasopati bertugas menculik Jenderal A.H. Nasution dan para jenderal lain, Pasukan Bimasakti bertugas menguasai ibu kota Jakarta Raya, sedangkan Pasukan Gatotkaca merupakan pasukan cadangan yang ditempatkan di Lubang Buaya.

Pada tanggal 1 Oktober 1965, pukul 01.30 dini hari Letkol Untung sebagai pimpinan gerakan bersama Brigjen Supardjo dan Mayor Udara Suyono meninjau persiapan terakhir di Lubang Buaya. Selanjutnya pada pukul 03.30 kedua perwira yang disebut terakhir bergabung kembali dengan Aidit. Sementara itu, sejak malam 30 September terjadi kesibukan yang luar biasa di Lubang Buaya yang digunakan sebagai tempat berkumpul pasukan yang akan melaksanakan gerakan. Antara lain Kompi Brigif I Kodam V/Jaya, Pemuda Rakyat, Gerwani, Kompi dari batalyon 454/Diponegoro, Batalyon 530/Brawijaya dan Resimen Cakrabirawa yang tergabung dalam Divisi Ampera.

Pada 1 Oktober 1965, pukul 02.30, Lettu Dul Arief, Komandan Pasukan Pasopati yang bertugas menculik para jenderal, mengumpulkan para anggotanya. Ia memberikan briefing kepada para komandan peletondan membagi tugas Pasukan Pasopati. Ia menjelaskna bahwa yang diculik adalah tokoh-tokoh Dewan Jenderal yang hendak melakukan coup terhadap Presiden Sukarno. Oleh karena itu, mereka harus ditangkap hidup atau mati. Sebagai taktik, anggota pasukan penculik diinstruksikan untuk menyebutkan bahwa mereka mendapat perintah agar para jenderal yang akan diculik itu menghadap Presiden.

Gerakan 30 September PKI yang dimulai pukul 03.00 dini hari 1 Oktober 1965 berhasil melaksanakan tugas dan membawa para korban penculikan, baik dalam kondisi meninggal maupun hidup ke Lubang Buaya. Di antaranya Men/Pangad Letjen A. Yani, Deputi II/Pangad Mayjen TNI Suprapto, Asisten I/Pangad Mayjen TNI S. Parman, Deputy III Men/Pangad Brigjen TNI D.I Panjaitan dan Ajudan Menko Hankam/Kasab yaitu Lettu Piere Tendean. Sedangkan Jenderal TNI A.H. Nasution yang dijadikan sasaran terpenting, berhasil meloloskan diri dari para pelaku penculik, yang berjumlah sekitar seratus orang dan merupakan kelompok pasukan terbesar. Namun dalam peristiwanya, putri dari Jenderal TNI A.H. Nasution, Ade Irma Suryani Nasution yang berusia lima tahun, tertembak oleh seorang anggota Cakrabirawa saat dibawa keluar pengasuhnya dari kamarnya. Dalam peristiwa itu, gugur pula Aipda Karel Satsuit Tubun, pengawal Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena.

Sumur tua Lubang Buaya, basis pelatihan sukwan/sukwati, dijadikan tempat penguburan para jenderal. Lokasi tersebut berhasil dilacak berkat kesaksian seorang agen polisi Sukitman yang ditangkap oleh regu penculik Jenderal Panjaitan. Mayor Subardi, ajudan Jenderal A. Yani, Sukitman sebagai pemandu, satu regu dari Yon Pomad Para, rombongan fotografer Pom Dam/Jaya, dan Lettu Urip KOmandam Kompi Benhur RPKAD merupakan tim operasi pencarian terhadap para jenderal pimpinan AD yang menjadi korban penculikan. Selain melakukan investigasi, di lokasi itu Mayor Bardi menemukan sejumlah lubang berisi peluru, pakaian hujan, gundukan batu dan kawat berduri untuk latihan vuurdoop dan menembak.

Di lereng kali dan petak tegalan ditemukan sejumlah lubang galian yang sengaja dibuat untuk menyesatkan keadaan sebenarnya. Temuan tersebut memperkuat bukti ada pelatihan sukwan/sukwati Lubang Buaya yang berasal dari Jawa maupun luar Jawa, misalnya para buruh perkebunan di Medan.

Dalam makalah berjudul Dari 1 Oktober 1965 ke 1 Oktober 1980 (2 OKtober 1980), Jenderal TNI (Purn) Nasution memberikan kesaksiannya tentang peristiwa kudeta PKI. Dalam pandangannya, usaha kudeta tersebut seharusnya berhasil dengan sukses. Pandangan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa kondisi pada waktu kudeta dilancarkan telah “hamil tua”. Para pelaku telah melakukan persiapa teliti dan memanfaatkan peluang dari kebijakan Presiden Sukarno yang telah menguntungkan PKI, struktur Dewan Revolusi yang dibentuk oleh Biro Khusus PKI tersebar di berbagai daerah. Pelaku kudeta sangat percaya diri sehingga lalai mempersiapkan alternative rencana seandainya gerakan itu gagal.

Meski persiapan kudeta PKI di atas kertas matang, kenyataannya upaya mereka untuk menggantikan Pancasila dengan ideology Komunisme kandas. Dalam hal ini Nasution meyakini bahwa kegagalan G-30-S/PKI tidak terlepas dari tangan Tuhan yang diperlihatkan oleh banyaknya factor “kebetulan”, di antaranya ia sendiri lolos dari sasaran penculikan, pada akhirnya kegagalan G-30-S/PKI 1965 membuktikan kepada kita dan dunia bahwa Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia teruji, tangguh dan tetap sakti.

Bookmark and Share